Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin

kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin

a.Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

b.Penurunan nilai uang (Devaluasi)

c.Deklarasi Ekonomi (Dekon)

d.Kebijakan pemerintah lainnya

Dalam usaha perdagangan, pemerintah

mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi

Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop). Kotoe bergerak secara

sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk

Kesop adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia

mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah

mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Pada tahun 1963, Depernas dibanti

nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh

Presiden Soekarno. Adapun tugas Bappenas adalah sebagai berikut :

a.Menyusun

rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

b.Mengawasi

pelaksanaan pembangunan.

c.Menilai

kerja mandataris MPRS.

Penurunan nilai uang (Devaluasi)

Tujuan dilakukan devaluasi adalah

untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang

beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil

tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang

beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan

penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut :

Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Untuk mengatasi keadaan ekonomi

yang semakin suram, maka pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru

bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau

disingkat dekon. 

Tujuan dibentuk dekon adalah

untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari

sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan

cara terpimpin.

Namun, dalam pelaksanaannya,

dekon tidak mempu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, dekon justru

mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia

menjurus pada sistem statisme.

Akibatnya, defisit dari tahun ketahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat

tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang, sehingga

menambah berat beban inflasi.

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi

terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan

Presiden No. 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Miliki Negara. Bank tersebut

kedudukannya di bawah urusan menteri bank sentral. Bank-bank pemerintah menjadi

unit-unit dari Bank Negara Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan

pemerintah untuk memperbarui ekonomi tersebut ternyata mengalami kegagalan.

Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

Penanganan masalah ekonomi tidak rasional.Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol.Pengeluaran negara cukup besar.Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi.Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme (semuanya diatur dan dipegang oleh negara).